Menyikapi Maraknya Persekusi

by Zsabrina, Hollaback! Jakarta Youth Ambassador

 

Akhir-akhir ini tengah marak pemberitaan mengenai tindakan persekusi terhadap pasangan yang dianggap melakukan perbuatan asusila. Pasalnya tindakan ini dilakukan secara sepihak, tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Tindakan yang juga sering disebut dengan ‘main hakim sendiri’ ini, tidak hanya menimbulkan dampak yang negatif bagi korban, namun juga terhadap lingkungan sekitar. Persekusi berdampak cukup mendalam bagi korbannya, yakni depresi, stres, dan kecenderungan menarik diri. Di sisi lain, sangat disayangkan bahwa respon masyarakat justru cenderung bersikap tak peduli terhadap tindakan tersebut, tak jarang mereka juga ikut membenarkannya dan kemudian ikut menjadi bagian dalam melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan. Pelecehan dan kekerasan dapat menyakiti seseorang dalam berbagai aspek, baik secara fisik maupun psikologis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekusi memiliki pengertian perburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Mengutip dari tabloidbintang.com, Psikolog dari Pusat Informasi dan Rumah Konsultasi Tiga Generasi, Anna Margaretha Dauhan berpendapat bahwa persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan yang dilakukan secara sistematis oleh individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lainnya dengan alasan perbedaan pandangan seperti agama, suku, ras, maupun pandangan politik. Ada dua penyebab seseorang melakukan persekusi. Pertama, dari aspek psikologis yakni perasaan frustasi terhadap keadaan yang dipersepsikan tidak adil dan ideologi yang ekstrem atau radikal. Persepsi dan ideologi ekstrem berpotensi mendorong aksi persekusi terhadap kelompok lain yang dinilai berbeda, dianggap menodai, bahkan mengancam ideologi tersebut. Penyebab lainnya, aspek sosial. Misalnya tekanan terhadap minoritas tertentu yang memicu kemarahan dan ketidakpuasan yang berbalik menjadi sikap agresif kemudian, mengarah ke tindakan persekusi.

Salah satu kasus persekusi yang masih hangat di telinga kita adalah yang dilakukan oleh 6 orang warga terhadap pasangan, RN (28) dan MA (20) yang diduga melakukan perbuatan asusila di daerah Cikupa, Tangerang. Melansir dari bogor.tribunnews.com, warga yang curiga dengan tindakan pasangan RN dan MA di kontrakan, tanpa basa-basi langsung mendobrak pintu dan memaksa pasangan tersebut untuk mengaku telah berbuat mesum. Lebih naasnya, korban lalu diarak dan dianiayaya, setelah sebelumnya ditelanjangi. Dalam kasus ini, warga menganggap bahwa korban telah melanggar norma kesusilaan dan menodai agama, sehingga mereka patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu. Setelah kejadian tersebut, kedua korban mengalami trauma.

Tindakan yang dilakukan warga justru memperkeruh suasana dan merupakan bagian dari kekerasan dan pelecehan. Oleh karena itu, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), para tersangka yang terlibat persekusi dapat dikenakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 KUHP tentang kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara.

Menanggapi tindakan persekusi tersebut, salah satu cara untuk menghindarinya ialah dengan merespon suatu isu atau informasi dengan bijak. Sebagai masyarakat masa kini yang hidup di era globalisasi di mana informasi dapat menyebar luas dengan cepat, seharusnya kita lebih dulu mencari kebenarannya. Bisa dengan mengonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan atau mencari tahu lebih lanjut dari berbagai sumber yang dapat kita jadikan sebagai referensi. Jika memang tidak tahu, sebaiknya tidak perlu ikut memperkeruh suasana atau memprovokasi tindakan tersebut menjadi lebih luas. Coba posisikan lah diri sendiri apabila menjadi korban. Dengan begitu kita dapat menyadari bahwa dampaknya sangat tidak mengenakan dan lebih banyak merugikan.

Apabila tengah terjadi tindakan persekusi di sekitar kita, ada baiknya kita mencoba membantu menengahi keadaan dan mengamankan korban. Apabila perlu hubungi pihak berwajib yang memang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Lebih lanjut dalam hal penegakan hukumnya, Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dapat berkoordinasi dan mengambil tindakan proaktif demi melindungi para target maupun korban persekusi, yang juga merupakan bentuk pemenuhan hak perlindungan dari negara terhadap target atau korban persekusi. Setiap pengaduan terkait pelecehan dan kekerasan harus ditanggapi dengan serius.

Dengan kerja sama yang baik antar masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum, tindakan persekusi ini dapat kita minimalisir.

This post is also available in: Indonesian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *